Oleh: Ngasiman Djoyonegoro *)
Lingkar.news – Pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dinilai menunjukkan langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perspektif keamanan di dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Pengalaman panjang Sigit memimpin Polri dinilai dapat menjadi modal penting untuk membantu Presiden mengawal Asta Cita, terutama karena pembangunan saat ini semakin tidak dapat dipisahkan dari persoalan keamanan, stabilitas, penegakan hukum, dan ketahanan nasional.
“Menurut saya, penempatan Pak Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan menarik untuk dilihat bukan hanya sebagai pergantian jabatan, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan pemerintahan dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Tantangan pembangunan sudah semakin kompleks. Investasi membutuhkan kepastian, pembangunan membutuhkan stabilitas, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan semuanya membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat,” kata Analis Intelijen, Pertahanan Dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, Kamis (1/10/2026).
Pria yang akrab disapa Simon ini mengatakan, posisi KSP memiliki fungsi strategis karena berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Untuk diketahui, KSP memiliki tugas membantu Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, percepatan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, penyelesaian hambatan program, pengelolaan isu strategis, serta memberikan analisis dan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan Presiden.
“Kalau kita lihat fungsi KSP, sebenarnya sangat luas. Karena itu, pengalaman Pak Sigit selama memimpin Polri menjadi relevan ketika dibawa ke ruang kerja pemerintahan yang lebih luas,” ujar Simon.
Listyo Sigit memiliki pengalaman memimpin Polri sejak dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021.
Sebelum menjadi Kapolri, ia pernah menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan sejumlah posisi strategis lainnya.
Selama memimpin Polri, Sigit berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga pelayanan publik, konflik sosial, kejahatan transnasional, keamanan digital, serta koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah.
Menurut Simon, pengalaman tersebut memiliki nilai strategis apabila ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional dan pelaksanaan Asta Cita.
Sebab, konsep keamanan saat ini sudah berkembang jauh melampaui pengertian konvensional mengenai gangguan ketertiban atau ancaman fisik. “Jadi perspektif keamanan memang harus hadir dalam pembangunan, bukan berdiri sendiri sebagai urusan aparat,” kata Simon.
Ia menilai pengalaman seorang mantan pimpinan aparat dapat menjadi salah satu modal untuk membaca persoalan pemerintahan secara lebih komprehensif.
Namun, pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerangka kerja pemerintahan sipil, hukum, dan tata kelola negara yang demokratis.
“Yang dibawa bukan seragamnya, tetapi pengalamannya. Itu yang penting. Pengalaman mengelola organisasi besar, membaca risiko, mengambil keputusan dalam situasi kompleks, membangun koordinasi lintas lembaga, dan memahami persoalan di lapangan, semua itu bisa menjadi modal yang berguna untuk membantu pemerintahan,” tegas Simon.
Simon juga menilai penempatan Sigit di KSP dapat memperkuat hubungan antara perspektif keamanan dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, Asta Cita membutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di tingkat pusat, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi hambatan dan risiko ketika kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan.
“Presiden tentu membutuhkan orang yang tidak hanya memahami dokumen kebijakan, tetapi juga memahami bagaimana persoalan itu terjadi di lapangan. Pengalaman Pak Sigit selama memimpin Polri memberikan perspektif tersebut. Apalagi banyak program Asta Cita yang pada pelaksanaannya bersinggungan dengan stabilitas sosial, kepastian hukum, keamanan wilayah, perlindungan masyarakat, dan ketahanan nasional,” ujarnya..
Ia juga melihat perpindahan Sigit dari posisi Kapolri ke KSP berlangsung bersamaan dengan regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri.
Di mana Presiden Prabowo melantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, sehingga terjadi penyegaran kepemimpinan di institusi kepolisian sekaligus tetap memberikan ruang bagi pengalaman Sigit untuk berkontribusi di lingkungan pemerintahan.
“Menurut saya ini menarik. Institusinya mendapatkan regenerasi, sementara pengalaman yang sudah dibangun tidak hilang begitu saja. Pengalaman itu bisa digunakan di tempat lain sesuai kebutuhan negara. Jadi ada penyegaran sekaligus kesinambungan,” ujar Simon.
Selain dilantik sebagai KSP, Listyo Sigit pada hari yang sama juga menerima Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa di bidang kepolisian dan bidang lain yang dinilai bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.
Bagi Simon, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan di sektor keamanan tetap memiliki relevansi ketika seorang pejabat memasuki ruang pemerintahan yang lebih luas.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pengalaman itu diterjemahkan menjadi kerja nyata. Saya berharap Pak Sigit bisa membantu Presiden mengawal Asta Cita dengan perspektif yang lebih utuh, terutama dalam membaca risiko, memperkuat koordinasi, dan memastikan persoalan di lapangan cepat ditangani,” kata Simon.
Keamanan harus ditempatkan sebagai salah satu fondasi yang memungkinkan pembangunan berjalan dengan baik.
“Harapan saya sederhana, pengalaman panjang Pak Sigit selama memimpin Polri bisa menjadi energi baru di pemerintahan. Keamanan harus menjadi enabler pembangunan, bukan berjalan sendiri. Karena sesungguhnya, yang harus dirasakan masyarakat adalah pemerintahan yang semakin responsif, program Asta Cita yang semakin efektif, dan negara yang semakin hadir dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Selamat bekerja untuk Kepala KSP dan Kapolri terpilih” pungkas Simon.
*) Ngasiman Djoyonegoro, Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan
About the Author
