SLEMAN, LINGKAR.NEWS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Operation Room DPMK Sleman, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan serta persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2027 guna memastikan akuntabilitas pemerintahan desa.
Kepala Seksi Keuangan DPMK Kabupaten Sleman, Ratnaningsih, S.E., menegaskan bahwa pemerintah kalurahan harus lebih teliti dalam perencanaan dan penganggaran.
Fokus utama mencakup ketepatan rekening belanja, kelengkapan administrasi, hingga pembedaan yang jelas antara kegiatan pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas umum.
“Perencanaan yang tepat, penganggaran yang tertib, realisasi yang optimal, dan administrasi yang akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan kalurahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Ratnaningsih dalam arahannya.
Dalam rapat tersebut, DPMK juga menyoroti pentingnya optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), baik dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maupun Dana Desa.
Pemerintah kalurahan diinstruksikan untuk mengalokasikan SiLPA pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga pengembangan BUMKal.
Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan konstruksi diarahkan menggunakan satuan lumpsum (LS) guna mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
Terkait pelaksanaan anggaran tahun berjalan, DPMK menargetkan serapan Dana Desa tahun 2026 mencapai 95 persen paling lambat pada 15 Desember 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kalurahan diminta melakukan pembaruan administrasi keuangan secara berkala, termasuk Buku Kas Umum (BKU) dan berita acara rekonsiliasi, guna meminimalkan potensi maladministrasi.
Kegiatan ini melibatkan unsur DPMK, perwakilan kapanewon, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat fungsi asistensi dan monitoring, sehingga setiap kendala dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat waktu.
Penulis : Agung Margandhi / TAPM Kabupaten Sleman – Lokasi : (Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)
About the Author
