WONOSARI, LINGKAR.NEWS – Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan pelatihan intensif mengenai analisis kredit dan pelaporan tutup buku bagi seluruh direktur serta karyawan BUMDesma-LKD se-Kabupaten Gunungkidul.
Kegiatan yang berlangsung di RM Rinten Ndalu, Desa Siraman, Wonosari, pada Kamis (5/11/2026) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperbaiki kualitas tata kelola lembaga ekonomi desa agar lebih profesional dan berkelanjutan.
Ketua Forum BUMDesma Kabupaten Gunungkidul, Drs. Wastana, menegaskan bahwa pengelolaan BUMDesma tidak bisa hanya mengandalkan rutinitas pelayanan dana bergulir.
Menurutnya, pengelola harus memiliki kemampuan mumpuni dalam menganalisis risiko, mengelola keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan.
“Pelatihan ini menjadi ruang belajar bersama untuk menyamakan pemahaman dalam menghadapi tantangan usaha. Kami ingin BUMDesma-LKD berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wastana.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK-PPKB) Kabupaten Gunungkidul, Agung Danarta, menyoroti sejumlah tantangan krusial yang masih dihadapi BUMDesma-LKD.
Ia mencatat bahwa biaya operasional beberapa lembaga masih tergolong tinggi, yakni di kisaran 55 hingga 75 persen. Selain itu, masalah pinjaman bermasalah dan belum seragamnya kepatuhan terhadap regulasi internal menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi.
“Jangan hanya mempertahankan keberadaan BUMDesma, tetapi bangunlah lembaga yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Setiap unit usaha harus mampu menghasilkan nilai ekonomi dan memiliki prospek jangka panjang,” tegas Agung Danarta.
Ia juga mendorong pengelola untuk menekan biaya yang tidak produktif serta memperkuat manajemen berbasis data.
Terkait aspek teknis, pihak Bank BPD DIY yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya prinsip Quality First dalam penyaluran kredit. Pengelola diingatkan untuk menerapkan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral) secara ketat.
Ia mengingatkan untuk tidak memberikan kredit kalau tidak memahami bisnisnya. Pemberian pinjaman harus memperhatikan kemampuan untuk membayar kembali dan didukung data serta fakta yang lengkap.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul, Slamet, S.Pd., S.H., memperkenalkan pedoman baru penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tutup Buku Tahunan.
Ia menekankan bahwa LPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pertanggungjawaban atas seluruh kinerja lembaga selama satu tahun buku.
“Laporan harus mampu menggambarkan kondisi lembaga yang sebenarnya, menunjukkan hasil kerja, menjelaskan permasalahan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya,” pungkas Slamet.
Penulis : Slamet Nursanto / Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul – Lokasi : (Desa Siraman, Wonosari, Gunungkidul)
About the Author
