GUNUNGKIDUL, LINGKAR.NEWS – Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul melakukan pendampingan penyempurnaan integrasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sejahtera ke Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Mandiri Kepek, Kapanewon Wonosari, pada Kamis (12/11/2026).
Langkah ini diambil untuk menuntaskan persoalan administrasi, pengelolaan aset, dan tata kelola keuangan yang belum terselesaikan pasca-integrasi awal pada tahun 2020.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Kalurahan Kepek tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kalurahan Kepek, pengurus BUMKal Mandiri, pengurus BKM Sejahtera, serta pendamping desa.
Fokus utama pertemuan adalah meninjau kembali proses integrasi agar memiliki kejelasan hukum dan operasional yang lebih kuat, transparan, serta akuntabel.
Koordinator Kabupaten (Korkab) TAPM Gunungkidul, Hery Santoso, menegaskan bahwa integrasi kelembagaan tidak boleh hanya bersifat administratif semata.
Menurutnya, penataan menyeluruh terhadap aspek legalitas, aset, dan kewajiban menjadi kunci agar tidak muncul masalah di kemudian hari.
“Integrasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas penggabungan kelembagaan. Hal-hal mendasar seperti dokumen legalitas, aset, kewajiban, pencatatan keuangan, hingga pengelolaan unit usaha harus ditata dengan jelas. Jangan sampai proses integrasi justru menyisakan persoalan karena belum adanya kesepahaman mengenai status dan tanggung jawab masing-masing pihak,” ujar Hery dalam keterangannya.
Senada dengan hal tersebut, anggota TAPM Kabupaten Gunungkidul, Aris Nurkholis, menyoroti pentingnya rekonsiliasi data keuangan dan aset. Ia menekankan bahwa seluruh kekayaan yang sebelumnya dikelola BKM harus tercatat secara tertib dalam sistem administrasi BUMKal.
Selain itu, ia menyarankan perlunya peninjauan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMKal agar mampu mengakomodasi perubahan struktur setelah integrasi.
“Hal yang perlu kita pastikan adalah bagaimana seluruh kekayaan dan aktivitas yang sebelumnya dikelola BKM dapat terintegrasi secara tertib ke dalam sistem pengelolaan BUMKal. Aset harus teridentifikasi dan tercatat, posisi keuangan perlu direkonsiliasi, serta mekanisme pencatatan dan pelaporannya harus disatukan,” jelas Aris.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, para pihak sepakat menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Agenda tersebut mencakup penelusuran dokumen, pencocokan data, serta pembahasan teknis lanjutan guna memastikan seluruh aspek integrasi berjalan sesuai regulasi.
Diharapkan, melalui pendampingan ini, BUMKal Mandiri Kepek dapat beroperasi lebih profesional dan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Penulis : Aris Nurkholis / TAPM Kabupaten Gunungkidul – Lokasi : (Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul)
About the Author
