JAKARTA, Lingkar.news – Penurunan jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam beberapa tahun terakhir dinilai dapat memperlambat program swasembada pangan yang digaungkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Penyuluh pertanian, seperti dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, merupakan ujung tombak pelaksanaan swasembada pangan karena mereka yang berperan memberikan pendampingan kepada para petani.
Mentan Amran menyebutkan jumlah penyuluh pertanian mengalami penurunan drastis hingga 53 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi itu, mengakibatkan minimnya pendampingan bagi petani di lapangan, dengan rasio saat ini mencapai lima desa hanya dilayani oleh satu penyuluh.
“Penyuluh adalah ujung tombak dalam pendampingan petani. Idealnya, satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini kondisinya lima desa hanya dilayani satu penyuluh,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis, 28 Novemebr 2024.
Kejar Swasembada Pangan, Pemerintah Kirim Ribuan Mesin Pertanian ke Merauke
Mentan menjelaskan, untuk mencapai target satu desa satu penyuluh, Indonesia membutuhkan total 83.000 penyuluh pertanian. Dengan jumlah saat ini yang baru mencapai 38.000, terdapat kekurangan sekitar 45.000 penyuluh.
Dalam kondisi tersebut, Mentan setuju pengelolaan penyuluh pertanian ditarik ke Kementerian Pertanian (Kementan).
“Kekurangan ini menjadi salah satu hambatan untuk mendorong swasembada pangan. Dengan kewenangan penyuluh berada di pusat, komando akan lebih mudah sehingga percepatan program bisa tercapai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung petani dan mewujudkan kemandirian pangan.
Pemindahan kewenangan ini juga dinilai strategis untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan yang optimal dari penyuluh, terutama dalam penggunaan pupuk, teknologi, dan teknik bertani yang lebih efisien.
“Dengan kolaborasi yang lebih terorganisasi dari pusat, ini akan menjadi langkah besar menuju swasembada pangan,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah pusat sepakat menarik kewenangan pengelolaan penyuluh pertanian ke tingkat pusat.
“Semua penyuluh yang tersebar di daerah nantinya kewenangannya akan ditarik ke pusat, cq (casu quo) Kementan,” kata Zulkifli, Kamis, 28 November 2024.
Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan, menyatakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan, penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia akan berada di bawah pengelolaan Kementan.
Menurut Zulhas, langkah itu diambil sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan yang ditargetkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Prinsipnya, setiap desa harus memiliki satu penyuluh pertanian. Kita memiliki 37.000 hingga 38.000 penyuluh saat ini, dan itu harus ditambah. Petani perlu mendapatkan bimbingan, mulai dari penggunaan pupuk hingga teknik bertani yang lebih efektif,” ucap Zulhas.
Semua langkah ini, lanjut Zulhas dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan waktu yang terbatas, pemerintah menargetkan swasembada pangan dapat tercapai sebelum 2027, setidaknya untuk komoditas beras dan jagung.
“Kerja kita sangat berat dan waktu kita pendek. Dalam dua tahun ke depan, kita harus bekerja keras bersama sehingga target ini bisa tercapai,” tegasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
