JAKARTA, Lingkar.news – Sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan KamilSuswono (RK-Suswono) sebagai bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.
Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemungkinan menjadi “penonton”, karena tak bisa ikut berkontestasi, kecuali ikut bergabung mengusung RKSuswono dan melawan paslon dari jalur independen, Dharma PongrekunKun Wardana (DharmaKun).
Hal ini terjadi karena PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta. Padahal, berdasarkan UU Pilkada, dibutuhkan minimal 22 kursi untuk mengusung cagub-cawagub dalam Pilkada Jakarta.
“Pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memimpin deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Ridwan Kamil merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, sedangkan Suswono merupakan mantan Menteri Pertanian.
Sejumlah pimpinan partai politik turut hadir dalam deklarasi tersebut, antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jakarta Eko Hendro Purnomo, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiono, dan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Jakarta Elva Fahri Qolbina.
Dari Partai Keadilan Sejahtera hadir anggota DPRD Provinsi Jakarta Karyatin Subiyantoro, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jakarta Gusti Arief Yulifard, dan Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional Jakarta Hasbiallah Ilyas.
Sebelumnya, PDIP berharap bisa berkoalisi dengan PKB. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan bahwa partainya tengah menunggu Muktamar PKB untuk memastikan koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
“Kami tunggu Muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi,” ucap Hasto ditemui di Parkir Timur Senayan, kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024.
Hasto menegaskan bahwa partainya mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan keberanian mengambil keputusan meskipun ada intimidasi.
“Maka, semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak mana pun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan,” katanya.
Diketahui bahwa Muktamar PKB akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut diundang pada muktamar tersebut.
Akan tetapi, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan bahwa PKB sudah lama putus komunikasi dengan PDI Perjuangan dalam hal pembahasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
“Sejauh ini sudah lama enggak ada komunikasi,” kata Cak Imin usai memimpin rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Mengenai adanya politikus PDIP yang mengungkapkan bahwa terus berkomunikasi dengan PKB, dia membenarkan. Namun, hal itu sudah lama terjadi, bukan pada akhir-akhir ini.
“Komunikasi case by case, beberapa pilkada di daerah ya. Kalau Jakarta, terakhir kapan ya? Sudah lama,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Pihaknya pun menegaskan bahwa PKB sudah berkomitmen bersama Partai Gerindra untuk bekerja sama mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode mendatang, termasuk bekerja sama dalam pilkada.
Tak Dapat Koalisi, PDIP Pilih Bersama Rakyat
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, menyatakan bahwa pemberian dukungan dari partainya pada Pilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual (not for sale).
“PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Hal ini menyusul deklarasi seluruh partai politik untuk mendukung bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan KamilSuswono.
Mantan aktivis ‘98 itu menegaskan bahwa partainya tetap tidak akan bergabung ke sana dan memilih untuk bersama masyarakat biasa.
Sementara itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengakui bahwa manuver pihak yang membuat semua partai politik di luar PDIP berkumpul mendukung Ridwan Kamil dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat partainya tak bisa mengajukan calon lain di Jakarta.
Untuk diketahui, jumlah kursi PDIP di DPRD Provinsi Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon. Apabila PDIP hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama, tidak akan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah mendukung Ridwan Kamil.
“Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, PDI Perjuangan secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” ungkap Djarot.
Untuk itu, PDIP akan melihat kemungkinan pihak yang memborong kursi partai politik yang membawa Ridwan Kamil melawan kotak kosong.
Apabila akan dibuat seperti itu, kata Djarot, PDIP akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat sebab Jakarta adalah percontohan Indonesia.
“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi, kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, terutama di Jakarta,” bebernya.
Djarot menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan petinggi parpol yang berusaha disatukan untuk Ridwan Kamil.
Oleh karena itu, PDIP tak henti mengingatkan pentingnya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, antikorupsi, antinepotisme, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)