Sleman, Lingkar.news – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menetapkan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai wilayah piloting atau uji coba program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Inisiatif ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Meutya Hafid menekankan bahwa digitalisasi sistem ini akan mengubah metode penentuan penerima bansos dari yang sebelumnya bersifat subjektif menjadi sistem yang terukur.
“Program ini merupakan inisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto agar semua yang berhak menerima bantuan bisa mendapatkan haknya, dan yang tidak berhak tidak lagi menerima. Melalui digitalisasi, penilaian penerima bansos dilakukan by system, bukan lagi oleh figur seperti lurah, sehingga lebih akuntabel dan transparan,” kata Meutya Hafid saat meninjau uji coba portal Perlinsos di Kalurahan Donoharjo, Sleman pada Kamis (13/8/2026).
Terkait teknis, Kementerian Komdigi berperan menyediakan infrastruktur pertukaran data yang aman. Keberhasilan sistem ini diukur dari kecepatan proses verifikasi data yang memungkinkan warga mendaftar secara mandiri tanpa harus terbebani biaya fisik.
“Target kita prosesnya selesai dalam hitungan menit. Tadi dari penuturan warga, pendaftaran bisa rampung hanya dalam waktu 5 menit. Tugas Komdigi adalah memastikan jalan tol pertukaran data ini tidak macet dan sistem keamanannya terjaga,” ujarnya.
Meutya juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Perlinsos Digital, dengan memastikan akses hanya dilakukan melalui situs berdomain .go.id.
Kesimpulan dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi nasional. Seluruh masukan dari pelaksanaan uji coba di Kabupaten Sleman akan dievaluasi bersama Kementerian Sosial untuk menyempurnakan sistem sebelum nantinya diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya memberikan dukungan penuh atas program ini dengan memaparkan capaian pendaftaran di wilayahnya hingga awal Agustus 2026.
“Para agen kami aktif melakukan jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan setiap hari untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan akses digital,” kata Harda.
Pihak Pemerintah Kabupaten Sleman berharap bahwa integrasi teknologi ini dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan melalui validitas data yang lebih akurat.
“Langkah integrasi teknologi ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sleman yang tercatat sebesar 6,73 persen pada 2025, turun dari 7,48 persen pada tahun sebelumnya,” pungkas Hardo.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis