YOGYAKARTA, Lingkar.news – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memiliki embarkasi haji setelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 11 Tahun 2025. Fasilitas ini dijadwalkan mulai melayani keberangkatan jemaah pada musim haji tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan penetapan embarkasi haji tersebut merupakan hasil proses panjang yang dimulai sejak 2022.
“Proses ini cukup panjang. Inisiasi dimulai 2022, dilanjutkan 2023 di Kulon Progo, dan 2024 sudah sampai tahap simulasi. Kami bekerja sama dengan Hotel Ibis dan Novotel yang lokasinya memungkinkan untuk menjadi tempat embarkasi haji atau asrama sementara,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis, 6 November 2025.
Menurut Ni Made, penetapan embarkasi baru ini didasarkan pada syarat minimal jumlah jemaah sebanyak 4.000 orang atau setara 10 kloter. Sementara kuota jemaah DIY meningkat dari 3.200 menjadi 3.700 orang, dan untuk musim haji 2026 diperkirakan mencapai 8.000 jemaah.
Untuk memenuhi syarat minimal tersebut, Pemda DIY menggandeng Provinsi Jawa Tengah, khususnya Karesidenan Kedu, dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji.
“Pak Menteri menyatakan fasilitas sudah memenuhi, hanya perlu komitmen Jawa Tengah. Jadi disarankan satu karesidenan supaya pengaturan tidak pecah-pecah. Kita ambil Karesidenan Kedu, yang nantinya ada enam kabupaten ikut di embarkasi DIY,” kata Ni Made.
Embarkasi DIY akan memanfaatkan Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai titik keberangkatan. Sistem ini diharapkan dapat memangkas biaya transportasi serta menghemat waktu tunggu jemaah di Tanah Suci karena diberangkatkan dengan pesawat berbadan besar.
Model embarkasi di Yogyakarta juga mengusung konsep baru dengan pemanfaatan hotel sebagai asrama sementara jemaah haji.
“Ini model baru pertama di Indonesia. Kami harap ini bisa menjadi terobosan untuk pelayanan haji lebih baik, termasuk bagi keluarga jemaah,” jelas Ni Made.
Ia menambahkan, penggunaan hotel dinilai lebih efisien daripada pembangunan asrama baru, karena dapat menyesuaikan kapasitas jemaah yang berangkat setiap tahun. Jika jumlah jemaah meningkat, hotel lain di sekitar bandara bisa dimanfaatkan sebagai tempat penampungan tambahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan fasilitas di Kulon Progo, seperti layanan kesehatan dan pusat layanan usaha terpadu (PLUT).
“Mungkin catatan pentingnya adalah kesiapan daerah, khususnya Kulon Progo. Kebutuhan jemaah banyak, mulai dari busana hingga oleh-oleh,” ujar Ni Made.
Ia menegaskan bahwa keberadaan embarkasi DIY tidak akan mengganggu pengelolaan embarkasi di Solo, melainkan menjadi pelengkap yang memberi kemudahan bagi jemaah asal Yogyakarta dan sekitarnya.
Dengan sistem embarkasi baru ini, proses keberangkatan dan pemulangan jemaah haji akan dilakukan di lokasi yang sama, termasuk layanan imigrasi.
“Ini menjadi bagian penting dalam promosi daerah, sehingga manfaat embarkasi haji tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga ekonomi lokal,” pungkas Ni Made.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid