Yogyakarta, Lingkar.news – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan bahwa transformasi digital telah memperkuat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Digitalisasi ini dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses proses pendaftaran sekolah secara lebih efisien.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikdasmen wilayah DIY, Mohammad Adi Hartono, menegaskan bahwa peran lembaganya adalah memastikan proses tersebut berjalan sesuai regulasi dan menjamin akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak.
“Kehadiran BPMP di lapangan bukan untuk melakukan pengawasan semata, tetapi memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi, serta menjamin hak setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas,” ujar Mohammad Adi Hartono pada Selasa (7/7/2026).
Implementasi sistem daring ini terlihat nyata di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di SMP Negeri 5 Wates, di mana proses pendaftaran berlangsung tanpa antrean panjang karena masyarakat dapat melakukan verifikasi dokumen dan pemilihan sekolah secara mandiri dari rumah.
Pihak sekolah menyimpulkan bahwa kunci kelancaran sistem ini adalah pendampingan intensif bagi orang tua sejak sebelum masa pendaftaran dimulai, sehingga kendala teknis dapat diminimalisir.
Panitia SPMB SMP Negeri 5 Wates, Suyatmi, mengatakan, “Sejak sebelum masa pendaftaran dibuka, para operator Sekolah Dasar (SD) telah mendampingi orang tua dan calon murid dalam proses pembuatan akun, verifikasi data, serta pemahaman mekanisme pendaftaran daring.”
Suyatmi menambahkan, “Sekolah tetap memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan, meskipun proses pendaftaran dilaksanakan secara daring.”
Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Digitalisasi SPMB yang mencakup pengajuan akun hingga pengumuman hasil seleksi berhasil menekan kepadatan layanan tatap muka secara signifikan.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, FX Broto Murdopo, menyimpulkan bahwa transformasi digital tetap harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bantuan bagi masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan administrasi.
FX Broto Murdopo mengatakan, “Transformasi digital terus diiringi dengan upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan yang setara.”
Ia melanjutkan, “Meski suasana posko relatif lengang, layanan tetap disiagakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pendampingan, khususnya terkait verifikasi dokumen maupun perubahan data administrasi kependudukan.”
FX Broto Murdopo menambahkan, “Petugas lebih banyak berfokus pada proses validasi dokumen serta memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan.”
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis