sr

Mensos dan Menhub Teken MoU, Ada Pengadaan 28 Bus untuk Sekolah Rakyat

YOGYAKARTA, Lingkar.news – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) mengenai sinergi tugas dan fungsi di bidang sosial dan transportasi. Penandatanganan dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta pada Kamis, 6 November 2025.

Acara penandatanganan ini juga diiringi dengan penyerahan simbolis dua unit bus sekolah yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman dan SRMA 19 Bantul. Sedangkan total keseluruhan ada 28 bus sekolah untuk Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kerja sama ini adalah wujud nyata dari transportasi berkeadilan sosial.

“Kerja sama ini adalah bentuk nyata dari transportasi berkeadilan sosial, di mana kendaraan tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga mengangkut mimpi dan cita-cita siswa Sekolah Rakyat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, sinergi antara kedua kementerian ini melampaui sekadar dokumen administratif. Hal ini menunjukkan semangat untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan selaras.

“Transportasi adalah urat nadi mobilitas manusia, sementara kerja sosial adalah denyut kemanusiaan. Ketika keduanya bersatu, lahirlah keadilan sosial yang bergerak, bukan hanya di atas kertas, tetapi di jalan-jalan kehidupan rakyat kecil,” jelas Mensos.

Penyerahan bus sekolah ini, tambahnya, merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Perhubungan terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

“Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan, mengantar anak-anak bangsa dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu pengetahuan,” ucapnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi di Indonesia, melayani hampir 16.000 siswa. Ia menargetkan jumlah siswa akan meningkat menjadi 46.000 pada tahun 2026.

“Tahun 2027 akan menjadi lebih dari 100.000 dan pada tahun berikutnya akan lebih dari 200.000,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyoroti makna simbolis penandatanganan MoU di Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar dan pendidikan.

“Sebagai kota pelajar, Yogyakarta menjadi simbol penting bagaimana akses transportasi yang memadai dapat mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan pada anggaran tahun 2025 telah menyediakan 28 bus sekolah untuk Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dua di antaranya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk SRMA 20 Sleman dan SRMA 19 Bantul.

“Insya Allah, tahun depan jumlah bus yang akan kami berikan untuk Sekolah Rakyat akan kami tambah, sesuai jumlah Sekolah Rakyat yang dibangun,” ujarnya.

Menurut Menhub, kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan ini adalah langkah strategis untuk memastikan program pemerintah efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Negara hadir untuk menjamin hak dasar warga negara, termasuk hak memperoleh akses pendidikan dan mobilitas transportasi yang layak,” ucapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menyatakan bahwa kerja sama ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang holistik, mengintegrasikan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak-anak.

Merujuk pada hasil penelitian Kementerian Sosial, Sultan menyebutkan bahwa transportasi inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi.

Menurut Sultan, akses transportasi bukan hanya tentang infrastruktur jalan dan kendaraan, melainkan tentang membuka peluang masa depan dan membentuk generasi yang berdaya.

“Bus sekolah yang akan diserahkan hari ini adalah simbol dari paradigma baru pembangunan, dari program *based policy* menuju *human-centered policy*,” kata Sri Sultan HB X.

Jurnalis: Ant
Editor: Sekar S