YOGYAKARTA, Lingkar.news – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca menyatakan jajaran pengurus terbuka terhadap opsi pengembalian konsesi tambang apabila langkah tersebut dinilai mampu meredakan polemik internal organisasi.
Najib mengatakan bahwa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqouf juga terbuka terhadap opsi tersebut.
“Kita terbuka, terutama saya terus terang ya, dari Tanfidziyah dari Ketua Umum Gus Yahya kita terbuka. Kalau itu menjadi solusi, kenapa tidak, kira-kira gitu,” ujar Najib saat ditemui di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 19 Desember 2025.
Najib menyampaikan PBNU pada dasarnya tidak pernah meminta konsesi tambang. Menurutnya, konsesi tersebut diterima karena diberikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada akhir masa jabatannya untuk dioptimalkan bagi kepentingan umat.
Namun, ia mengakui dalam perjalanannya muncul sejumlah persoalan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu polemik di internal organisasi.
“NU tuh nggak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Presiden Jokowi di akhir masa periodenya. Ya oke lah kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi sebesar-besar kepentingan hajat umat,” kata dia.
Najib menyampaikan bahwa fokus utama PBNU saat ini adalah meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya islah atau rekonsiliasi di tubuh organisasi. Dalam konteks itu, pengembalian konsesi tambang dinilai dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“Jadi solusinya lalu apa, nah itu salah satu mungkin sub dari kesepakatan kalau memang dianggap perlu,” ucap dia.
Ia kembali menegaskan PBNU tidak menutup diri terhadap opsi tersebut sejak awal.
“Artinya tidak dari awal menolak itu. Kalau itu bisa menjadi solusi kenapa tidak,” ucap Najib.
Sebelumnya, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama menyampaikan pandangan terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah karena dinilai menimbulkan mudarat bagi jam’iyah.
Pandangan serupa juga disampaikan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Ia menyerukan agar NU menjauh dari pengelolaan tambang karena isu tersebut dinilai telah memicu perpecahan internal.
“Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan KH Said (K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” kata Yenny saat haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis, 18 Desember 2025.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid