BANTUL, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah menyusun rencana induk sebagai acuan pengembangan dan penataan kawasan pantai selatan di wilayah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Ari Budi Nugroho, mengatakan rencana induk yang mulai disusun sejak 2025 dan berlanjut pada 2026 itu akan dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum.
“Rencana induk ini nantinya memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun calon investor dalam pengembangan kawasan pantai selatan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, unsur pemerintah, hingga Gubernur DIY dan Keraton Yogyakarta.
Keterlibatan Keraton menjadi penting karena sebagian besar kawasan pantai selatan Bantul berstatus Sultan Ground (SG) atau tanah milik Keraton Yogyakarta.
Menurut Ari, pihak Keraton melalui Penghageng Kawedanan Ageng Punokawan Datu Dono Suyoso, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, juga telah memberikan sejumlah arahan untuk penyempurnaan rencana tersebut.
“Jadi, master plan itu nanti di dalamnya ada pedoman bagi pemerintah daerah untuk kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” katanya.
Pemerintah daerah menargetkan penyusunan rencana induk penataan kawasan pantai selatan dapat segera rampung, sehingga setidaknya pada 2026 sudah ada kerangka kerja untuk dilaksanakan.
“Apa yang harus dilakukan sudah mulai bisa dijalankan pada 2026. Setelah itu akan dilanjutkan dengan perencanaan teknis oleh perangkat daerah,” tuturnya.
Dalam tindak lanjut perencanaan teknis tersebut, terdapat Detail Engineering Design (DED), sehingga penyusunan DED yang lebih detail harus dilakukan secara bertahap.
“DED tersebut cukup banyak, karena area untuk pengembangan dan penataan pantai selatan cukup luas dan panjang pantai selatan mencapai 14 kilometer,” ungkap Ari.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki