GUNUNGKIDUL, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) tengah menyusun telaah kebijakan strategis guna membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma-LKD).
Langkah ini diambil menyusul tingginya angka pinjaman bermasalah serta ketidakpastian hukum terkait aset eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang kini dikelola oleh BUMDesma-LKD.
Koordinasi yang berlangsung di Ruang Staf Ahli Bupati Gunungkidul pada Minggu (9/11/2026) tersebut melibatkan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Johan Eko, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Supriyanto, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Gunungkidul Aris Pambudi, serta perwakilan TAPM Kabupaten Gunungkidul.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas audiensi Forum BUMDesma-LKD terkait kompleksitas persoalan pascatransformasi UPK menjadi BUMDesma-LKD.
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Johan Eko, menegaskan bahwa penyusunan telaah kebijakan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah kalurahan maupun pengelola.
“Persoalan BUMDesma-LKD harus dilihat secara menyeluruh dari aspek historis, kelembagaan, dan regulasi. Jangan sampai ketidakjelasan pengaturan justru menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Johan.
Identifikasi masalah yang ditemukan mencakup belum adanya keseragaman status hukum aset Dana Bergulir Masyarakat (DBM), lemahnya administrasi penagihan, hingga tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan (BOPO) yang pada beberapa lembaga mencapai lebih dari 100 persen.
Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak akan pedoman restrukturisasi dan penghapusbukuan pinjaman bermasalah yang saat ini membebani kinerja keuangan BUMDesma-LKD.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Supriyanto, menekankan pentingnya menjaga fungsi pemberdayaan ekonomi.
“Penyelesaian persoalannya tidak cukup hanya melihat aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan usaha, perlindungan masyarakat pemanfaat, dan penguatan fungsi pemberdayaan ekonomi desa,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Gunungkidul, Aris Pambudi, menyoroti perlunya penegasan hubungan kelembagaan antara BUMDesma-LKD dengan kalurahan anggota.
Menurutnya, batas kewenangan harus diatur secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih, dengan menempatkan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) sebagai forum pengambilan keputusan strategis yang utama.
TAPM Kabupaten Gunungkidul, Slamet, S.Pd., S.H., menambahkan bahwa pendekatan parsial tidak akan efektif menyelesaikan masalah yang ada.
“Kita perlu mengidentifikasi persoalan dari hulu sampai hilir, mulai dari status aset, tata kelola organisasi, hingga pengembangan usaha. Harapannya, telaah ini dapat memberikan gambaran utuh sekaligus menawarkan solusi pengaturan yang memberikan kepastian hukum,” jelas Slamet.
Hasil telaah kebijakan ini nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai bahan rekomendasi untuk memperoleh penegasan regulasi.
Diharapkan, langkah ini dapat mentransformasi BUMDesma-LKD menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan bagi masyarakat Gunungkidul.
Penulis : Slamet Nursanto / TAPM Kabupaten Gunungkidul – Lokasi : (Kabupaten Gunungkidul)