SLEMAN, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Kalurahan Mororejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menggelar Workshop Pengelolaan Data Kinerja pada Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kalurahan Mororejo ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil melalui pendokumentasian data kinerja yang terukur.
Workshop yang didanai melalui Dana Keistimewaan (Danais) ini diikuti oleh Lurah, jajaran Pamong Kalurahan, serta Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Mororejo.
Fokus utama kegiatan adalah menyelaraskan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan (SAKIPKal) sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025.
Panewu Tempel, Drs. Rasyid Ratnadi Sosiawan, M.Si., dalam arahannya menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran.
Menurutnya, setiap program kerja harus memiliki tolok ukur yang jelas agar anggaran APBKal memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dalam implementasi SAKIPKal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025, prinsip utamanya adalah data harus akurat dan kinerja harus terukur. Data yang valid menjadi fondasi perencanaan yang tepat sasaran, sementara kinerja yang terukur memastikan anggaran APBKal memberi manfaat nyata serta mendorong pelayanan publik yang responsif,” ujar Rasyid Ratnadi.
Lurah Mororejo, H. Jaka Ristanta, menyambut baik inisiatif penguatan kapasitas aparatur ini. Ia menekankan bahwa seluruh pamong harus memiliki kesamaan persepsi dalam mengelola administrasi pemerintahan.
“Pengelolaan data penyelenggaraan pemerintahan kalurahan harus dilakukan secara serius dan tertib agar setiap program kerja memiliki dasar yang kuat, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Jaka.
Sementara itu, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Tempel, Sri Lestari, S.I.P., menyoroti pentingnya kerja kolektif dalam mencapai target reformasi birokrasi.
Ia menekankan lima indikator utama kinerja, yakni penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, optimalisasi Dana Desa, peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal), serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Melalui workshop ini, Pemerintah Kalurahan Mororejo berkomitmen untuk meninggalkan pola kerja administratif yang sekadar menggugurkan kewajiban, menuju budaya kerja yang berorientasi pada dampak dan hasil nyata bagi warga.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menyusun dokumen kinerja yang konsisten dan akuntabel.
Penulis : Puji Supriyanto / Pendamping Lokal Desa – Lokasi : (Desa Mororejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)
