SLEMAN, LINGKAR.NEWS – Pemerintah Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pemutakhiran Data Kemiskinan pada Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Sumberrejo ini bertujuan untuk memastikan akurasi data kesejahteraan warga sebagai dasar penentuan program jaminan sosial dan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun anggaran 2027.
Muskal ini merupakan puncak dari rangkaian verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat padukuhan.
Forum ini dihadiri oleh Lurah Sumberrejo, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), jajaran Dukuh dari 10 padukuhan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pendamping sosial dari tingkat kecamatan untuk memastikan sinkronisasi data sesuai kriteria Kementerian Sosial.
Penyelenggaraan musyawarah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Langkah ini diambil guna meminimalisir risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah yang kerap memicu kecemburuan sosial.
Lurah Sumberrejo, Anjar Purwanto, menegaskan bahwa pemutakhiran data ini merupakan tanggung jawab moral pemerintah desa untuk memastikan keadilan bagi warga yang membutuhkan.
“Proses pemutakhiran data kemiskinan ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan wujud tanggung jawab moral kita kepada seluruh warga Sumberrejo. Hasil pencermatan Musduk dari 10 padukuhan harus kita selaraskan di forum Muskal ini secara jujur, adil, dan transparan. Jangan sampai ada warga rentan di desil bawah yang terlewat, dan sebaliknya, warga yang sudah mampu harus berani kita graduasi,” tegas Anjar.
Senada dengan hal tersebut, Kamituwa Sumberrejo, Siwi Yuliati, S.E., menjelaskan bahwa pendekatan *bottom-up* yang diterapkan melalui Musyawarah Padukuhan (Musduk) telah berhasil memetakan klaster kesejahteraan warga berdasarkan peringkat desil.
“Sinergi kami bersama BPKal, para Dukuh, TKSK, dan Pendamping PKH adalah komitmen bersama untuk menghadirkan data kesejahteraan sosial yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan,” ungkap Siwi.
Hasil dari musyawarah ini telah dituangkan dalam Berita Acara resmi yang mencakup pembaruan elemen kependudukan, graduasi warga yang telah mandiri secara ekonomi, serta pengusulan warga rentan ke klaster desil terbawah.
Data final tersebut selanjutnya akan diunggah ke dalam aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial sebagai acuan kebijakan anggaran tahun 2027.
Penulis : Puji Supriyanto / Pendamping Lokal Desa – Lokasi : (Sumberrejo, Tempel, Sleman)