BANTUL, Lingkar.news – Sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kabupaten Bantul dialokasikan untuk menutup kekurangan biaya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, alokasi pembayaran BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan yang belum memiliki BPJS hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Jadi, yang belum punya BPJS dan jaminan PBI dengan status masyarakat kurang mampu, itu kami cover melalui APBD Perubahan, sehingga diharapkan 100 persen penduduk sekarang mendapatkan jaminan itu,” katanya di Bantul, Minggu, 3 Agustus 2025.
Menurut dia, saat ini penduduk Kabupaten Bantul yang sudah ter-cover BPJS maupun PBI mencapai sekitar 98 persen, dengan demikian tinggal dua persen penduduk Bantul yang belum tercover jaminan tersebut.
“Harapannya seluruh penduduk Bantul sudah terjamin kesehatannya. Artinya, dari sisi biaya sudah ada jaminannya,” katanya.
Bupati juga mengatakan, APBD Perubahan 2025 telah ditetapkan pemerintah kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul beberapa waktu lalu.
“Perubahan anggaran itu kan aktivitas penyusunan APBD yang rutin, dan ya biasa saja. Karena ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), kemudian kami gunakan walaupun tidak banyak,” katanya.
Pemkab Bantul mencatat nilai APBD Perubahan 2025 turun sebesar Rp48 miliar, dari semula sekitar Rp2,5 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Kemudian dari sisi belanja, terjadi penyesuaian dari sebesar Rp2,6 triliun menjadi Rp2,632 triliun.
Sementara untuk penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp165 miliar menjadi Rp174 miliar, atau bertambah sekitar Rp8,9 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap stabil di angka Rp26 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budi Raharja mengatakan sebagian APBD Perubahan 2025 yang ditetapkan itu bersifat mandatory, yang beberapa di antaranya untuk menutup kebutuhan pembayaran BPJS hingga infrastruktur.
“Kemarin kita kan ada kekurangan untuk pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat kita. Yang paling banyak memang untuk JKN,” katanya.
Jurnalis: Ant/Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Rosyid