JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah memantapkan rencana penetapan formasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan dibuka pada September 2023.
“September 2023 ini mulai, ‘kan kita tetapkan dulu formasinya,” kata Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada Senin, 12 Juni 2023.
Azwar menyatakan dirinya baru saja melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2023 yang untuk sementara berjumlah total 1.030.751 orang.
Menurut Azwar, dalam rekrutmen tersebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non ASN sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate.
“Jadi ini ‘kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus, kami yang baru lulus mau juga mengabdi ke bangsa dan negara. Nah, ini kita siapkan formasi, kita laporkan ke Presiden untuk terus dikaji,” jelasnya.
Dia menyebutkan, dari total formasi yang akan dibka sebanyak 80 persen terdiri dari non ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan sisanya 20 persen fresh graduate, terutama yang talenta digital.
Sedangkan total kebutuhan nasional ASN 2023 sebanyak 1.030.751 orang terdiri atas 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain.
Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.
“Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemenpan RB juga mempertimbangkan formasi CPNS 2023 dengan memperhatikan statistik penerimaan tahun 2022. Kala itu pemerintah atas saran Presiden Jokowi menyiapkan formasi sekira 700.000 guru.
Akan tetapi, menurut Azwar, setelah dibuka hanya 319.029 orang yang mengikuti tes formasi PPPK guru dan 250.000 orang yang lolos.
“Jadi sebenarnya saran Bapak Presiden mestinya urusan guru dan kesehatan ini selesai di 2022, tetapi belum selesai karena banyak daerah tidak mengusulkan. PPPK tenaga kesehatan juga sama, itu yang lulus hanya 78 persen dari total yang kita siapkan,” bebernya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)