JAKARTA, Lingkar.news – Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal mengatakan bahwa kebijakan tentang larangan kegiatan buka puasa bersama tidak konsisten dan kontraproduktif.
“Jangan sampai kebijakan ini menjadi dianggap diskriminatif, karena umat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama,” kata Iqbal, baru-baru ini.
PKS menilai, buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan dan spiritualitas ASN serta pejabat Negara.
“Buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam,” ucapnya.
Presiden Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Gelar Buka Puasa Bersama
Apalagi di daerah, tambahnya, buka puasa bersama sangat penting untuk membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama.
Menurutnya, masjid-masjid sudah ramai dan konser-konser sudah diperbolehkan. Ia juga mengatakan bahwa, buka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada ASN dan pejabat pemerintahan seperti, membangun silaturahim, kebersamaan, dan ceramah agama.
“Ceramah Ramadhan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan, apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan. Ramadhan saat yang tepat bagi mereka mendapat wejangan dan tausiyah,” tuturnya.
Iqbal berharap kebijakan ini segera dilakukan revisi agar Kementerian dan Lembaga serta kepala Daerah tetap bisa menggelar buka puasa bersama sebagai sarana untuk menyemarakkan Ramadhan.
“Ramadhan ini bulan penuh rahmat dan ampunan sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk membangun kebersamaan bagi ummat Islam, salah satunya dengan buka puasa bersama,” tutup Iqbal.
Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta agar Presiden Jokowi mencabut larangan tersebut.
Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19, bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Ia mengatakan, rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.
“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres,” ujar Nasir.
Ia mengatakan, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik Kementerian dan lembaga. Bahkan, tambahnya, pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
“Jadi, di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinal ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau,” ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.
Oleh sebab itu, Nasir berharap Presiden Jokowi tidak ragu untuk mencabut larangan tersebut.
“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.
Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. (Lingkar Network | Lingkar.news)