JAKARTA, Lingkar.news – Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Regulasi yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab ini mengatur pelindungan pekerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga masa purna kerja.
Masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, kini dapat membaca serta mengunduh dokumen lengkap UU tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, akses terhadap dokumen regulasi merupakan hak masyarakat. Ketersediaan dokumen ini diharapkan membantu publik memahami ketentuan, hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur dalam UU tersebut.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 313 pasal dalam 23 bab. Materi pengaturannya mencakup berbagai aspek, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Regulasi ini juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, serta hubungan pekerjaan tertentu.
Aspek pelindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan dana cadangan pesangon turut menjadi bagian dari pengaturan dalam UU tersebut.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.
Menaker Yassierli menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi tersebut harus diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelindungan ketenagakerjaan, menurutnya, perlu mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut diundangkan pada tanggal yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
UU ini juga mengatur keberlanjutan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Peraturan pelaksanaan kedua UU tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Masyarakat yang ingin mengetahui secara lengkap ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan pelindungan pekerja dapat mengakses dokumen resmi UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui tautan berikut:
Link Download UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan:
Unduh Dokumen Resmi di JDIH Kementerian Sekretariat Negara
(Ant/Lingkar.news)