WhatsApp Image 2026 11 20 at 202048 750x536 1

Antisipasi Sengketa Hukum Jelang Pilkades Serentak Blora 2027, DPMD Bekali Pemdes Aturan BPD

BLORA, Lingkar.news – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora mengantisipasi potensi sengketa hukum dan cacat prosedur menjelang Pilkades Serentak Blora 2027.

Bersama Bagian Hukum Setda Blora, DPMD menggelar sosialisasi pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi kepala seksi (Kasi) pemerintahan desa dalam tiga gelombang.

Langkah mitigasi ini krusial mengingat 242 desa di Kabupaten Blora akan menggelar Pilkades serta pergantian anggota BPD pada 2027.

Kepala DPMD Blora Yayuk Windrati, menegaskan pemahaman regulasi sejak dini mencegah kendala teknis maupun pelanggaran hukum dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain mekanisme penetapan 5-9 anggota BPD, desa dianjurkan mengakomodasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

“Ini menjadi agenda besar bagi desa pada 2027. Karena itu, kami berharap pemerintah desa mempersiapkan seluruh tahapan sejak awal, baik pengisian anggota BPD maupun pelaksanaan Pilkades,” ujar Yayuk, Jumat (20/11/2026).

(hms/Asih)