JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas muktamar ilegal yang mengatasnamakan partainya.
“Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik),” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.
Cak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.
“Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Saya Wakil Ketua DPR RI sah, Jazilul Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB, Faisol Riza, mengatakan bahwa tidak ada muktamar tandingan selain yang diselenggarakan partainya pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.
“Ini bukan ormas. Jadi sekali lagi, sekali lagi kami tegaskan, tidak ada Muktamar PKB di luar muktamar yang akan diselenggarakan di Bali,” kata Riza di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Muktamar PKB merupakan tanggung jawab partai terhadap UU Partai Politik.
“Sebagai partai politik harus melaksanakan muktamar, sebagaimana juga diamanatkan setiap muktamar maupun konstitusi, AD/ART yang kami putuskan di muktamar,” ujarnya.
Soal Kemungkinan Jabat Ketum PKB Lagi, Cak Imin: Saya Belum Tentu Mau
Cak Imin juga mengaku Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah tidak mau menjadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara partainya dengan PBNU.
“Sudah enggak lagi karena beliau lebih tegas lagi. Ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, urusannya sudah beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa,” kata Cak Imin.
Cak Imin kemudian menegaskan kembali bahwa Wapres Ma’ruf tidak mau menjadi juru damai saat ditanya para jurnalis.
“Karena enggak ada konflik apa-apa. Ini dua lembaga yang berbeda. Masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain saja kami anggap sebagai perbaikan,” ujarnya.
Dalam pertemuan pengurus PKB, Wapres Ma’ruf menyampaikan agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh situasi apa pun. Wapres juga mengatakan agar menyukseskan Muktamar PKB dan tidak perlu khawatir.
“Beliau ingin di-update perkembangan dan itu nanti akan kami laporkan setiap perkembangan, aspirasi para peserta muktamar yang 3.000 itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PKB dengan PBNU.
“Kalau keinginan mereka itu untuk saya diminta sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Wapres dalam keterangan pers usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.(Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)