JAKARTA, Lingkar.news – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) unjuk rasa ke DPRD Jakarta terkait tunjangan dan gaji dewan pada Kamis, 4 September 2025.
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan dewan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota dewan.
“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” ujarnya.
Ima mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan dan laporan keuangan sampai bulan ini.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa bebas melihat dan DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” katanya.
Menindaklanjuti tuntutan dari AMPSI, Ima mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Terkait evaluasi BUMD, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada Gubernur Pramono Anung.
“Ini ranahnya Pak Gubernur, eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala,” katanya.
Dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:
Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.
Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya dan Jakpro.
Jurnalis: Rara
Editor: Ulfa Puspa