SEMARANG, Lingkar.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto menegaskan akan memperjuangkan aspirasi soal Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga menyikapi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di wilayah setempat.
Audiensi organisasi mahasiswa sendiri berlangsung dari di Kantor DPRD Jateng, Rabu, 10 September 2025. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta beberapa organisasi lainnya.
Sumanto mengatakan, pemenuhan kebutuhan minimum bagi buruh harus menjadi prioritas, bukan sekadar kebanggaan karena UMP di Jawa Tengah tergolong rendah.
“Kita akan perjuangkan karena itu menjadi hak buruh. Jawa Tengah jangan hanya dikenal UMP-nya murah, tapi harus ada solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” tegas Sumanto.
Mahasiswa juga mengingatkan agar anggota DPRD Jateng tidak hidup bermewah-mewahan di tengah kondisi sulit yang dialami masyarakat. Menanggapi hal ini, Sumanto menyebut dirinya bersama anggota dewan telah berusaha tampil sederhana sebagai teladan.
“Lihat penampilan kami, kan sederhana. Kita harus memberikan teladan, apalagi banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Setiap tahun kita juga menganggarkan program bantuan 17 ribu RTLH yang didukung pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, DPRD Jateng juga menyinggung koordinasi dengan Polda Jateng terkait penahanan sejumlah mahasiswa pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Sumanto berharap kepolisian dapat memberikan perhatian khusus, termasuk menjamin keamanan demonstran di lapangan.
“Kalau soal jaminan keamanan, itu memang tugas polisi. Demonstran harus dijaga agar tidak ada penyusup yang bisa memicu kerusuhan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Jateng-DIY, Natael Bremana, menyoroti rendahnya UMP Jawa Tengah yang berada di peringkat bawah dibanding provinsi Jawa, DIY, dan Bali. Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah justru lebih tinggi.
“Data BPS bisa dicek, PAD dan APBD Jateng lebih tinggi, bahkan dari Jawa Barat. Seharusnya UMP bisa lebih baik. Kami menargetkan UMP minimal Rp2,7 hingga Rp3 juta,” tegas Natael.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar S