JAKARTA, Lingkar.news – Arus Survei Indonesia (ASI) menilai lemahnya komunikasi publik berisiko membuat capaian program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak berdampak maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah diminta memperkuat sosialisasi agar program yang telah dirancang tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga diketahui, dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi dan refleksi bertajuk Capaian dan Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Ali, komunikasi publik merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Program yang dirancang dengan baik berpotensi tidak memberikan manfaat optimal apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai keberadaan program dan mekanisme untuk mengaksesnya.
“Capaian program pemerintahan Prabowo-Gibran sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pemerintah juga perlu lebih gencar menyosialisasikan berbagai programnya kepada masyarakat. Jangan sampai program yang manfaatnya besar, justru belum diketahui atau belum dipahami secara luas oleh kelompok yang seharusnya menerima manfaat,” ujar Ali.
Ia menekankan, sosialisasi program pemerintah tidak cukup dilakukan melalui publikasi kegiatan seremonial atau penyampaian informasi satu arah. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan menyesuaikan metode penyampaian informasi dengan karakteristik setiap wilayah.
Pelibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat juga dinilai penting agar informasi mengenai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.
Dengan pendekatan tersebut, sosialisasi diharapkan tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan atau kelompok yang memiliki akses digital memadai, tetapi juga warga di daerah dengan keterbatasan akses informasi.
“Yang perlu diperkuat bukan hanya seberapa banyak informasi disampaikan, tetapi juga apakah masyarakat benar-benar memahami program tersebut dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkannya. Sosialisasi harus berorientasi pada kebutuhan warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban komunikasi,” terang Ali.
Ali menilai, komunikasi publik yang efektif, terarah, dan mudah dipahami menjadi pekerjaan rumah penting dalam refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Penguatan sosialisasi diperlukan agar manfaat berbagai program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata.
Diskusi yang digelar ASI tersebut juga menghadirkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk membahas capaian sekaligus tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pentingnya komunikasi publik dalam memastikan kebijakan pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
(Yoga/Lingkar.news)