JAKARTA, Lingkar.news – Depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat dipadati massa demonstran yang menyuarakan aksi mengawal dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala daerah.
Informasi yang dihimpun pada Kamis, 22 Agustus 2024 hingga pukul 10.30 WIB, mereka terdiri dari elemen buruh, Partai Buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
Namun, jalan depan gedung DPR masih dapat dilalui, walaupun hanya satu jalur dan dikawal oleh sejumlah anggota polisi.
Mereka tampak masih tertib dalam melakukan unjuk rasa dengan poin aksi untuk mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Dalam tuntutannya, Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
“Rakyat harus harus bersatu untuk terus mengawal keputusan MK ini. Rakyat harus melawan rezim saat ini. Jangan hanya diam,” kata salah seorang orator.
Di satu sisi, massa yang terdiri dari koalisi guru besar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat juga mendatangi depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pukul 10.13 WIB, hari ini. Namun, masa yang ingin memasuki halaman MK ditahan oleh petugas kepolisian yang berjaga di sekitar gerbang.
Gerbang MK tertutup rapat dan polisi membuat barikade untuk menghalau massa yang meminta masuk ke halaman. Setidaknya 1.273 personel disiagakan untuk mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung MK, hingga depan Istana Merdeka
“Hari ini kita ingin menegaskan, tidak boleh MK dianulir keputusannya, demokrasi di titik nadir, jangan sampai pimpinan dan DPR memanfaatkan ini semua untuk kepentingan pribadi,” kata Juru Bicara Maklumat Juanda Alif Iman Nurlambang.
Massa juga membawa spanduk bertuliskan tentang demokrasi dan mengawal keputusan MK. Lalu, beberapa lainnya juga mengibarkan bendera merah putih.
Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Puan Absen dan Kuorum Tak Terpenuhi
Sebelumnya, Selasa 20 Agustus 2024, MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.
Namun, pada Rabu 21 Agustus 2024, Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada itu.
Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.
Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
