Lingkar.news – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons soal pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD karena biaya mahal tidak perlu buru-buru dilaksanakan.
“Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu,” ujar Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, di KantorDPP PDIP, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Deddy menegaskan bahwa kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya pemilu mahal, menurutnya, tidak bisa menyalahkan rakyat karena yang menggunakan uang itu adalah para elite politik sendiri.
Dia mengatakan terkait biaya mahal itu juga perlu untuk memeriksa ke dalam partai politik. Sebab menurutnya partai yang membangun basis dukungan di bawah tidak membutuhkan uang besar, berbeda jika partai main jalan pintas.
“Nanti kita periksa apakah usulan dari presiden itu benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami ingin pemilihan umum itu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo menyampaikan sambutan pada acara HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.
Selain itu, Kepala Negara mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.
Adapun Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay memberikan sinyal setuju terhadap usulan Presiden Prabowo terkait pilkada kembali ke DPRD masing-masing. PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan.
“Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,” kata Saleh di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Selain itu, menurutnya, pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN. Saleh mengatakan bahwa hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.
Sementara itu Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.
Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)