BANTUL, LINGKAR.NEWS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bantul melakukan koordinasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (14/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) melalui implementasi aplikasi FORSA BPKP.
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah dalam menstandarisasi sistem pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepala DPMK Kabupaten Bantul secara resmi merekomendasikan penggunaan aplikasi FORSA BPKP bagi seluruh BUMDes dan BUMDesma di wilayahnya, mengingat sistem tersebut memiliki integrasi yang kuat dengan aspek pembinaan dan pengawasan keuangan.
Pemilihan aplikasi FORSA didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yakni kesesuaian dengan regulasi tata kelola keuangan desa, kapasitas BPKP dalam memberikan pendampingan berkelanjutan, serta kemudahan akses koordinasi teknis karena kedekatan geografis.
Dengan digitalisasi ini, diharapkan seluruh BUMDes di Bantul memiliki keseragaman dalam pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi inisiatif tersebut, pihak TAPM Kabupaten Bantul menekankan bahwa profesionalisme badan usaha desa tidak hanya bergantung pada capaian omzet semata.
“Keberhasilan BUMDes atau BUMDesma tidak hanya diukur dari besarnya omzet atau keuntungan usaha. Kemampuan mengelola keuangan secara tertib, mempertanggungjawabkan setiap transaksi, serta menyajikan laporan yang dapat dipercaya merupakan bagian mendasar dari profesionalisme badan usaha milik desa,” ujar TAPM Kabupaten Bantul Yuni Lestari.
Sebagai tindak lanjut, DPMK dan TAPM Kabupaten Bantul akan segera menyelenggarakan sosialisasi serta simulasi teknis penggunaan aplikasi bagi para pengelola BUMDes.
Pendampingan intensif ini bertujuan agar digitalisasi pelaporan tidak sekadar menjadi beban administratif, melainkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan secara sistematis.
Langkah ini diharapkan mampu membangun fondasi ekonomi desa yang sehat dan berkelanjutan, di mana laporan keuangan yang akurat menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan bisnis serta pengawasan aset desa secara lebih efektif.
Penulis : Yuni Lestari / Tenaga Ahli Kabupaten Bantul – Lokasi : (Kabupaten Bantul)
About the Author
