JAKARTA, Lingkar.news – Darurat militer menjadi salah satu topik yang dibahas dalam sesi dialog Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Presiden Prabowo dalam pertemuan selama tiga jam menyatakan tetap menjaga supremasi militer dalam merespons isu darurat militer.
“Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” kata anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.
Kemudian terkait supremasi sipil, GNB juga menyampaikan kepada Kepala Negara agar TNI ditempatkan sebagai tentara profesional.
Lukman menegaskan agar prajurit TNI tidak dibebani dan disibukkan dengan tugas di luat tugas pokok dan fungsinya.
“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” terangnya.
Oleh karena itu ia mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen dan janji Presiden untuk terus menjaga supremasi sipil.
“Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,” ucapnya.
Selain isu darurat militer, GNB juga meminta Presiden untuk mengevaluasi dan reformasi Polri serta membentuk komisi investigasi independent untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Lukman dan anggota GNB lainnya, menyetujui usulan pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang disebut GNB sebagai “Prahara Agustus” itu.
Jurnalis: Anta
Editor: Ulfa Puspa
