BANJAR, Lingkar.news – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengusulkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan pakan ikan dan ternak, menyerupai peran Bulog dalam pengelolaan pangan.
Selain pembentukan BUMN khusus, Komisi IV DPR RI juga akan mengusulkan subsidi pakan dari pemerintah seperti kebijakan subsidi pupuk bagi petani.
“Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan,” ujar Siti Hediati usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Perempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu mengatakan, persoalan pakan menjadi salah satu keluhan yang kerap diterima Komisi IV DPR RI, baik dari kalangan peternak maupun pembudidaya ikan.
“Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani,” tegasnya.
Titiek juga mengusulkan agar pembangunan pabrik pakan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi diperluas ke Sumatera, Kalimantan, hingga kawasan Indonesia Timur.
Dengan pemerataan lokasi pabrik, produksi pakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peternakan dan perikanan budi daya di berbagai wilayah.
Ia berharap BUMN khusus pakan tersebut dapat segera dibentuk. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan, dan Danantara untuk membahas pembentukan badan usaha tersebut.
Selain pembentukan BUMN, Komisi IV DPR RI akan mendorong kebijakan subsidi pakan agar biaya produksi peternak dan pembudidaya lebih terkendali.
“Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan,” ungkapnya.
Persoalan tingginya biaya pakan juga mengemuka dalam diskusi bersama Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, pembudidaya, dan penyuluh perikanan.
Perwakilan penyuluh perikanan menyampaikan bahwa hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya ikan terserap untuk pembelian pakan. Sementara itu, harga pakan sepanjang tahun ini telah mengalami kenaikan sebanyak empat kali, sedangkan harga jual ikan tidak ikut meningkat.
Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra juga mengusulkan agar pemerintah mulai menerapkan subsidi pakan. Menurutnya, bantuan sarana budi daya tidak akan berkelanjutan apabila pembudidaya kesulitan memenuhi kebutuhan pakan setelah bantuan berakhir.
“Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi,” papar Ketut.
Dalam kunjungan tersebut, Titiek juga mengapresiasi kemampuan BPBAT Mandiangin dalam mengembangkan pembenihan ikan lokal, termasuk ikan gabus dan belida.
Ia meminta KKP memperkuat keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) perikanan budi daya di berbagai provinsi agar pelayanan dan produksi benih ikan tidak hanya bergantung pada satu balai.
Menurutnya, BPBAT Mandiangin saat ini menjadi satu-satunya balai serupa di Kalimantan yang memasok kebutuhan benih untuk seluruh wilayah pulau tersebut.
Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya saat ini baru tersedia di 15 lokasi di seluruh Indonesia. KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.
Titiek menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan pelaku usaha.
(Arif/Lingkar.news)
About the Author
